Korupsi di Zaman Daendels (1808-1811)

Antara Pemberantasan dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Nama Herman Willem Daendels sering diingat orang Indonesia karena satu karya monumental: Jalan Raya Anyer-Panarukan sepanjang 1.000 km. Namun di balik pembangunan itu, masa pemerintahannya sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1808-1811) adalah salah satu periode paling kontroversial dalam sejarah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di Nusantara.

Ironisnya, Daendels justru dikirim oleh Raja Louis Bonaparte dari Belanda dengan satu tugas utama: memberantas korupsi.

1. Kondisi Sebelum Daendels: VOC yang Busuk

Sebelum Daendels datang, Hindia dikelola oleh VOC dan kemudian pemerintah Belanda yang sangat korup. Sistemnya disebut prebende dan contingenten:

• Pejabat Belanda digaji sangat kecil, tapi diberi hak untuk memungut pajak dan hasil bumi dari rakyat. • Para Bupati dan pejabat pribumi diberi kekuasaan mutlak atas rakyatnya asal setoran upeti ke Belanda lancar. • Hasilnya: pemerasan berlapis. Rakyat diperas bupati, bupati menyetor ke pejabat Belanda, pejabat Belanda memperkaya diri sendiri dan mengirim sedikit ke Batavia. 

VOC bangkrut pada 1799 bukan karena rugi dagang, tapi karena korupsinya sudah sistemik. Inilah yang ingin dibersihkan Daendels.

2. Misi Daendels: Sang "Tukang Bersih" yang Besi

Daendels adalah seorang jenderal revolusioner Prancis, berpikiran modern dan sangat anti-feodal. Begitu tiba di Batavia, ia melakukan reformasi radikal:

• Menghapus sistem feodalisme. Para bupati tidak lagi dianggap raja kecil, tapi dijadikan pegawai pemerintah kolonial yang digaji. Tujuannya agar mereka tidak lagi memeras rakyat untuk upeti. • Memisahkan kekuasaan kehakiman, administrasi, dan kepolisian. • Melarang pejabat melakukan perdagangan pribadi. 

Di atas kertas, ini adalah upaya anti-korupsi yang paling progresif pada zamannya.

3. Paradoks: Korupsi Gaya Baru di Zaman Daendels

Masalahnya, Daendels harus membangun pertahanan Jawa dari ancaman Inggris dengan anggaran yang hampir nol, karena Belanda sendiri sedang dijajah Prancis dan diblokade Inggris.

Untuk membiayai tentara, benteng di Anyer, Surabaya, dan Jalan Raya Pos, Daendels justru menciptakan bentuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang baru:

a. Kerja Paksa (Rodi) sebagai Korupsi Tenaga Manusia

Jalan Anyer-Panarukan dibangun tanpa anggaran. Daendels memerintahkan bupati untuk mengerahkan rakyat secara paksa. Tidak ada upah, tidak ada makanan layak. Ribuan rakyat meninggal karena kelelahan, malaria, dan kelaparan. Ini dianggap sebagai korupsi moral — negara merampas hak hidup rakyat demi proyek prestise.

b. Penjualan Tanah Negara Kepada Swasta

Ini yang paling disorot. Untuk mendapatkan uang tunai cepat, Daendels menjual tanah-tanah milik pemerintah yang sangat luas di Jawa Barat dan Jawa Tengah kepada orang-orang kaya Belanda dan Tionghoa, seperti tanah Buitenzorg (Bogor) dan Cikampek. 

Tanah itu dijual dengan harga sangat murah kepada kroninya. Rakyat yang tinggal di atas tanah itu tiba-tiba menjadi penyewa di tanahnya sendiri dan harus membayar sewa kepada tuan tanah baru. Sistem tuan tanah (landheer) yang sangat menindas ini justru lahir di zaman Daendels.

c. Monopoli dan Pemerasan Terpusat

Daendels menghapus korupsi kecil oleh pejabat daerah, tapi memusatkannya di tangannya sendiri. Semua hasil bumi seperti kopi dan kayu jati harus dijual paksa kepada pemerintah dengan harga yang ditentukan pemerintah (sistem verplichte leverantie). Ia juga memonopoli penjualan garam dan hasil hutan. Uang hasilnya tidak masuk ke kas negara secara transparan, melainkan digunakan langsung untuk proyek militernya tanpa audit.

Karena gaya kepemimpinannya yang sangat otoriter, kejam, dan tidak mau mendengar kritik, ia dijuluki "Mas Galak" oleh rakyat Jawa dan "Gubernur Besi" oleh orang Belanda sendiri.

4. Akhir Jabatan dan Tuduhan Korupsi

Pada tahun 1811, Kaisar Napoleon sendiri mencopot Daendels. Laporan yang sampai ke Paris menyebutkan Daendels bertindak seperti raja, sewenang-wenang, dan dicurigai menggelapkan uang hasil penjualan tanah.

Saat Inggris merebut Jawa di bawah Thomas Stamford Raffles, Raffles menuduh Daendels telah melakukan korupsi besar-besaran. Daendels membela diri dalam bukunya Staat der Nederlandsche Oostindische Bezittingen (1814), bahwa semua yang ia lakukan adalah untuk menyelamatkan Jawa dari Inggris dan semua uang digunakan untuk pertahanan, bukan untuk kantong pribadi.

Sejarawan hingga hari ini masih berdebat. Sebagian melihatnya sebagai reformis yang gagal karena keadaan perang, sebagian melihatnya sebagai diktator korup yang hanya mengganti korupsi desentralisasi dengan korupsi terpusat.

Kesimpulan

Zaman Daendels memberikan pelajaran penting tentang korupsi di Indonesia. Korupsi tidak selalu berarti pejabat mengambil uang untuk membeli rumah mewah. Di zaman Daendels, korupsi berbentuk:

1. Merampas tenaga rakyat secara gratis atas nama pembangunan. 

2. Menjual aset negara (tanah) secara murah kepada kroni untuk kepentingan jangka pendek. 

3. Memusatkan kekuasaan tanpa kontrol, sehingga tidak ada yang bisa mengawasi penggunaan anggaran. 

Daendels datang untuk membasmi korupsi warisan VOC, tetapi karena tekanan perang dan wataknya yang otoriter, ia justru menciptakan warisan baru: pembangunan yang mengorbankan rakyat dan lahirnya sistem tuan tanah yang menindas rakyat Jawa selama lebih dari satu abad setelahnya.

Sumber : dari beberapa sumber

Pemisahan Antara Belgia dengan Belanda

Dari Persatuan Paksa Menuju Dua Negara Berdaulat

Jika hari ini kita melihat peta Eropa Barat, Belgia dan Belanda terlihat sebagai dua negara tetangga yang berbeda, damai, dan bahkan mitra dekat di Uni Eropa. Namun, 200 tahun lalu keduanya adalah satu negara. Pemisahan mereka bukanlah perpisahan baik-baik, melainkan hasil dari revolusi, perbedaan identitas yang dalam, dan kepentingan kekuatan besar Eropa. Peristiwa ini dikenal sebagai Revolusi Belgia 1830.

1. Latar Belakang: Kerajaan Bersatu Belanda (1815)

Setelah kekalahan Napoleon Bonaparte, para pemenang perang berkumpul dalam Kongres Wina 1814-1815. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan kekuatan agar Prancis tidak lagi mendominasi.

Salah satu keputusannya adalah menyatukan wilayah utara (bekas Republik Belanda yang mayoritas Protestan dan berbahasa Belanda) dengan wilayah selatan (bekas Belanda Austria yang mayoritas Katolik dan berbahasa Prancis/Walloon).

Gabungan ini diberi nama Verenigd Koninkrijk der Nederlanden / United Kingdom of the Netherlands, di bawah Raja William I dari Dinasti Oranye-Nassau. Di atas kertas, penyatuan ini ideal untuk menjadi negara penyangga yang kuat di utara Prancis. Di lapangan, ini adalah bom waktu.

2. Penyebab Pemisahan

Ada tiga keretakan utama yang tidak bisa didamaikan:

a. Agama dan Budaya: Utara adalah Protestan yang liberal dan berorientasi dagang. Selatan adalah Katolik yang taat, di bawah pengaruh Gereja yang kuat. Raja William I mencoba menasionalisasi pendidikan dan mengekang pengaruh Gereja Katolik, yang memicu kemarahan di Belgia.

b. Ekonomi yang Tidak Adil: Kebijakan ekonomi Amsterdam dianggap merugikan industri di selatan. Pajak tinggi diberlakukan, sementara industri tekstil dan besi di Wallonia (Belgia) dibatasi. Pendapatan negara lebih banyak digunakan untuk membangun kanal dan pelabuhan di utara.

c. Bahasa dan Politik: Bahasa resmi pemerintahan dan militer adalah bahasa Belanda. Padahal elit di Brussels dan Wallonia menggunakan bahasa Prancis. Representasi politik Belgia di parlemen Den Haag juga sangat minim — hanya 55 kursi dari 110, padahal penduduk selatan lebih banyak dari utara. Orang Belgia merasa dijajah oleh orang Belanda sendiri.

3. Meletusnya Revolusi - 25 Agustus 1830

Pemicunya cukup unik: sebuah opera. Pada 25 Agustus 1830, di Teater La Monnaie, Brussels, dipentaskan opera La Muette de Portici yang bercerita tentang pemberontakan rakyat Napoli terhadap Spanyol. Adegan dengan lirik "Amour sacré de la patrie" (Cinta suci tanah air) membakar semangat penonton.

Malam itu juga, massa turun ke jalan, meneriakkan "Vive la Liberté!". Bendera Belanda diturunkan, kerusuhan meluas ke Liège, Namur, dan Leuven. Raja William I mengirim pasukan untuk memadamkan, tapi gagal.

Puncaknya, pada 4 Oktober 1830, Pemerintahan Sementara di Brussels mendeklarasikan kemerdekaan Belgia.

Perang kemerdekaan berlangsung hingga 1831. Belanda mencoba merebut kembali Belgia dalam "Kampanye Sepuluh Hari", namun digagalkan oleh intervensi militer Prancis yang mendukung Belgia.

4. Pengakuan Internasional: Traktat London 1839

Kekuatan besar Eropa — Inggris, Prancis, Prusia, Austria, dan Rusia — tidak ingin perang besar lagi. Mereka mengadakan Konferensi London.

Hasilnya adalah Traktat London, 19 April 1839. Isinya:

1. Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Belgia. 

2. Batas darat sepanjang ± 450 km ditetapkan secara internasional. 

3. Belgia dinyatakan sebagai negara yang netral dan merdeka selamanya. 

4. Leopold I dari Saxe-Coburg diangkat menjadi Raja pertama Belgia pada tahun 1831. 

Traktat Maastricht 1843 kemudian mempertegas detail batas desa per desa.

5. Dampak dan Hubungan Kini

Pemisahan ini melahirkan dua identitas nasional yang berbeda. Belgia memilih sistem monarki konstitusional parlementer, dengan tiga bahasa resmi (Prancis, Belanda, Jerman). Belanda tetap menjadi monarki dengan identitas Protestan-kalvinis yang kuat.

Ironisnya, dua negara yang pernah berperang kini menjadi contoh integrasi terbaik di dunia. Bersama Luksemburg, mereka membentuk Benelux pada 1944, cikal bakal Uni Eropa. Keduanya adalah anggota pendiri Uni Eropa, NATO, dan Zona Schengen. Perbatasan yang dulu dijaga tentara, kini bisa dilewati tanpa paspor.

Kesimpulan

Pemisahan Belgia dan Belanda membuktikan bahwa persatuan politik tidak bisa dipaksakan hanya dengan peta dan perjanjian para raja jika mengabaikan perbedaan agama, bahasa, dan rasa keadilan ekonomi. Revolusi 1830 bukan sekadar pemisahan wilayah, tetapi lahirnya sebuah bangsa yang menuntut hak untuk menentukan identitasnya sendiri.

Kisah mereka memberi pelajaran penting: dari musuh yang memisahkan diri, kini menjadi mitra yang tidak terpisahkan.

Sumber : dari beberapa sumber

Sejarah Lahirnya Kota Ambon: Anomali Kelahiran Kotaku

Sebuah Tinjauan Kritis atas HUT 7 September

Oleh: Membaca Kembali Tulisan M. Azis Tunny

Ada kota-kota yang lahir dari sebuah prasasti, ada yang lahir dari sebuah peperangan, dan ada yang lahir dari sebuah kesepakatan. Namun Ambon adalah satu-satunya kota di dunia yang kelahirannya lahir dari sebuah anomali - tanggalnya diambil dari peristiwa yang berbeda dengan tahunnya.

Anomali itu yang kita rayakan setiap 7 September.

1. Cikal Bakal yang Disepakati: Benteng Anunciada

Sejarawan Maluku, dari Rumphius, Valentijn, hingga Rijali, sebenarnya sudah bersepakat. Entitas awal Kota Ambon bukanlah pemukiman adat, melainkan sebuah benteng Portugis bernama Nossa Senhora de Anunciada.

Benteng yang kini kita kenal sebagai Benteng Nieuw Victoria di Honipopu itu adalah tapak sejarah pertama Ambon sebagai kota.

Dan seperti semua karya Portugis di abad ke-16, pembangunannya tidak pernah lepas dari spiritualitas Katolik Roma. Filosofi mereka jelas: “Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya.”

Maka Panglima Armada Portugis di Maluku, Sancho de Vasconcelos, sengaja meletakkan batu pertama benteng itu bertepatan dengan Pesta Anunsiasi - hari ketika Maria menerima kabar suka cita dari Malaikat Gabriel tentang kelahiran Yesus. Karena itulah benteng itu diberi nama Nossa Senhora de Anunciada, artinya "Bunda Kita yang Diwartakan Kabar Gembira".

Pesta Anunsiasi dalam kalender liturgi Katolik jatuh pada 25 Maret.

Ini bukan kebetulan. Pola yang sama terjadi di seluruh Maluku:

• Benteng João Bautista di Ternate dibangun pada 24 Juni 1522, bertepatan dengan hari St. Yohanes Pembaptis. 

• Benteng Dos Reis Magos di Tidore dibangun pada 6 Januari 1576, bertepatan dengan perayaan Tiga Raja dari Timur yang mengunjungi Bayi Yesus. 

Maka sangat logis, sejarawan Jesuit H. Jacobs (1974) mencatat, Benteng Anunciada di Honipopu diletakkan pada 25 Maret 1576. Penduduk lokal saat itu bahkan tidak menyebutnya Anunciada, mereka menyebutnya Kota Laha - artinya kota atau benteng yang berada di teluk (laha).

Bukti paling otentik justru datang dari surat Kapten Estevão Teixeira de Macedo, Kapten Benteng Anunciada, tertanggal 2 Juni 1601 yang kini tersimpan di Arsip Saville, Spanyol. Dalam surat itu De Macedo menulis tegas: entitas awal yang disebut Cidade de Amboino (Kota Ambon) adalah pada tanggal 25 Maret 1576, saat batu pertama diletakkan di Honipopu. De Macedo adalah kapten sebelum Gaspar de Melo, kapten terakhir yang menyerahkan benteng itu kepada Belanda pada 1605.

2. Di Mana Anomali Itu Terjadi?

Jika fakta Portugis dan Gereja begitu jelas menunjukkan 25 Maret 1576, dari mana datangnya 7 September 1575?

Jawabannya ada pada tahun 1972.

Pada masa Walikota Ambon ke-9, Matheos H. Manuputty, dibentuk Panitia Khusus Sejarah Kota Ambon. Tugasnya menggali dan menentukan hari lahir kota. Panitia ini kemudian bermitra dengan Fakultas Keguruan Universitas Pattimura.

Pada 14-17 November 1972, digelar seminar sejarah. Ketuanya Drs. John Sitanala (Dekan FKIP Unpatti), Wakil Ketua Drs. John A. Pattikayhatu (Ketua Jurusan Sejarah), dan Sekretaris Drs. Z.J. Latupapua.

Seminar itulah yang melahirkan keputusan anomali itu.

• Tahun 1575 diambil dengan alasan dimulainya pembangunan Benteng Kota Laha (Nossa Senhora de Anunciada) di Honipopu. 

• Tanggal 7 September diambil dari peristiwa yang sama sekali berbeda: pada 7 September 1921, berdasarkan Staatblad No. 524, masyarakat Ambon diberi hak yang sama dengan Pemerintah Kolonial Belanda untuk menentukan pemerintahan kota melalui Gemeenteraad (Dewan Kota). 

Artinya, tahun diambil dari era Portugis abad ke-16, tetapi tanggal diambil dari era Gemeente Belanda abad ke-20. Dua momentum yang berbeda, disatukan secara paksa menjadi satu hari lahir: 7 September 1575.

Keputusan itu kemudian dirayakan untuk pertama kalinya setahun kemudian, pada 7 September 1973, dan terus kita rayakan hingga hari ini.

Inilah yang disebut Azis Tunny sebagai "penyimpangan sejarah yang dilakukan secara sadar".

3. Mengapa Kita Harus Mengoreksinya?

Hasil seminar adalah buah pikir manusia. Sifatnya tidak final, tidak sakral, dan bisa diubah jika ditemukan bukti yang lebih otentik.

Persoalannya bukan sekadar soal tanggal pesta. Ini soal kejujuran intelektual.

Filsuf Jerman Hans-Georg Gadamer dalam Wahrheit und Methode (Kebenaran dan Metode) mengatakan, masa lalu adalah arus tempat manusia bergerak dan memahami dirinya. Jika kita kehilangan sejarah yang benar, kita kehilangan pemahaman tentang diri kita sendiri. Sejarawan Arthur Marwick bahkan menyebut, masyarakat tanpa sejarah yang otentik akan mengambang tanpa pengetahuan diri.

Penulis Rusia Maxim Gorki berpesan sederhana: "Rakyat harus mengetahui sejarahnya."

Bagaimana mungkin kita bisa menulis sejarah Ambon secara benar di bab-bab selanjutnya, jika bab pertama — kelahirannya sendiri — sudah kita mulai dengan rekayasa?

Anomali 7 September 1575 telah memisahkan Ambon dari logika sejarahnya sendiri. Ia mengingkari tradisi Portugis yang sangat liturgis, mengingkari dokumen primer De Macedo 1601, dan menciptakan kebingungan kronologis.

Penutup: 

Saatnya Jujur Pada Sejarah.

Koreksi sejarah bukanlah tindakan makar terhadap kota, melainkan bentuk cinta tertinggi pada kota Ambon yang kita sebut Kota Ambon Manise berhak atas sebuah kebenaran, bukan sebuah kompromi politis tahun 1972.

Saran kritis yang paling jujur seperti yang disampaikan M. Azis Tunny, Direktur Lembaga Studi Politik dan Demokrasi (LSPD), adalah:

Pemerintah Kota Ambon sudah saatnya menggali kembali fakta dan kebenaran sejarah dengan tidak membiarkan sebuah kesalahan melegitimasi hakikat dari keberadaan kota ini.

Jika bukti menunjukkan 25 Maret 1576 adalah hari peletakan batu pertama Nossa Senhora de Anunciada - Cidade de Amboino yang pertama - maka di tanggal itulah Ambon seharusnya berulang tahun.

Karena sejarah yang kita wariskan kepada anak-cucu seharusnya adalah kebenaran, bukan kebohongan yang kita pelihara bersama.