Markas Korem 151/Binaiya yang terletak di jalan Ahmad Yani Nomor 1 Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, merupakan salah satu saksi sejarah keberadaan kaum penjajah khususnya pemerintah Kolonial Belanda dengan segala sejarah kelamnya di wilayah Maluku.
Dalam perkembangannya tercatat bangunan yang saat ini menjadi salah satu masrkas satuan utama penyelenggara fungsi teritorial Kodam XVI/Pattimura itu pernah berfungsi sebagai berikut :
1. Rumah pejabat Resident van Ambon dan Gouverneur van de Molukken. Yaitu rumah dari pejabat yang mengepalai wilayah yang sesuai dengan pembagian daerah administratif di pemerintahan Hindia Belanda. Pada massa ini yaitu era sebelum tahun 1930an bangunan ini dibangun dengan arsitektur Belanda dimana di sekelilingnya dibuat taman yang dipenuhi dengan pohon-pohon yang rindang, rerumputan serta beberapa tugu dan kolam ikan. Semua ini sudah sebagaimana mestinya dimiliki oleh pejabat tinggi Belanda di massa itu, Taman di sekitar bangunan ini sering disebut Batoe Gadjah Park yang terhubung dengan Hotel Anggrek dan lapangan tenis di depannya. Setiap tanggal 31 Agustus, pejabat Gouverneur van de Molukken sering menggelar perayaan ulang tahun Ratu Belanda Wilhelmina yang diisi dengan pagelaran kesenian oleh kelompok-kelompok paguyuban masyarakat kota Ambon.
2. Kantor Pemerintah Daerah Maluku Selatan. Pasca Konferensi Meja Bundar (KMB, Desember 1949) memasuki tahun 1950 terjadilah peralihan kekuasaan dari pemerintah Hindia Belanda kepada pemerintahRepublik Indonesia Serikat
(RIS), bangunan ini beralih funsi sebagai kantor Pemerintah Daerah Maluku Selatan yaitu daerah yang dibawahi oleh pemerintahan negara bagianNegara Indonesia Timur
(NIT) dimana pada saat itu dijabat oleh Mr. Johanis Hermanus Manuhutu sebagai kepala daerah dan Mr. Albert Wairizal sebagai wakil kepala daerah.
3. Kantor pemerintahan Republik Maluku Selatan. Akibat adanya pergolakan politik pasca perubahan RIS menjadi Republik Indonesia yang otomatis menghapus keberadaan seluruh negara bagian RIS termasuk NIT, maka terjadilah pengambilalihan bangunan ini sebagai kantor pemerintahan Republik Maluku Selatan yang diproklamirkan pada tanggal 25 April 1950 di halaman bangunan ini. Bangunan tersebut saat itu juga berfungsi sekaligus sebagai kantor Dewan Maluku Selatan.
4. Markas Kodam XV/Pattimura. Pasca pemberantasan RMS oleh pemerintah RI, maka pada tanggal 5 April 1960 dalam upacara resmi Pataka Kodam XV/Pattimura diserahkan oleh MKN/KASAD Mayjen A.H. Nasution kepada Pangdam XV/Pattimura (waktu itu KDM-MIB) Kolonel Herman Pieters sesuai Skep MKN/KASAD Nomor : KPTS – 485 / 5 / 1960 tanggal 7 Mei 1960. Bangunan ini beralih fungsi sebagai Markas Kodam XV/Pattimura yang membawahi Maluku dan Irian barat (MIB).
5. Markas Korem 174/Pattimura. Sesuai dengan perkembangan konsepsi strategis Hankam umumnya dan TNI AD khususnya, serta berdasarkan kebijakan Panglima ABRI tentang reorganisasi Angkatan Darat maka beberapa Komando Utama (Kotama) TNI AD termasuk kodam XV/Pattimura mengalami likuidasi sesuai tuntutan kebutuhan organisasi yang dilaksanakan pada tanggal 22 september 1984. Kemudian, berdasarkan Keputusan KASAD tanggal 26 Desember 1984 dan direalisasikan dengan Surat Keputusan Pangdam XV/Pattimura tanggal 8 Januari 1985, maka terbentuklah Korem 174/Pattimura yang wilayahnya meliputi keseluruhan wilayah Kodam XV/Pattimura. Pada tanggal 6 Mei 1985 bertempat di Ambon secara resmi Kodam XV/Pattimura dilikuidasi dengan penyerahan kembali Pataka Kodam XV/Pattimura oleh Brigjen TNI H. Simanjuntak kepada KASAD Jenderal TNI Rudini. Dengan pertimbangan psikologis dan historis, nama Pattimura tetap dipertahankan sebagai nama Korem yang baru dibentuk dengan melantik Kolonel Inf Soeharsono S sebagai Danrem 174/Pattimura yang pertama. Selanjutnya Korem 174/Pattimura berada di bawah komando Kodam yang baru dibentuk, yaitu Kodam VIII/Trikora, yang berkedudukan di Jayapura.
6. Markas Kodam XVI/Pattimura. Konflik bernuansa SARA yang terjadi di Maluku pada tanggal 19 Januari 1999 telah menimbulkan instabilitas dan kekacauan sosial bersifat horisontal yang skalanya semakin meningkat dan sulit untuk dikendalikan. Menyikapi kondisi daerah tersebut dan dalam rangka menata kembali Organisasi TNI, pada tanggal 7 Mei 1999 dilaksanakan likuidasi Korem 174/Pattimura, dan dibentuk Kodam XVI/Pattimura pada tanggal 15 Mei 1999 di Ambon dalam suatu Upacara Militer dengan Irup Kasad Jenderal TNI Subagyo HS. Pada kesempatan upacara tersebut Kasad secara resmi melantik Brigjen TNI Max M.Tamaela sebagai Pangdam XVI/Pattimura yang pertama dan hari yang bersejarah tersebut selanjutnya dirayakan sebagai Hari Ulang Tahun Kodam XVI/Pattimura.
7. Markas Korem 151/Binaiya. Guna mewujudkan kondisi Maluku yang kondusif sesuai yang diharapkan, maka sejak tanggal 30 Mei 2002 sesuai kebijakan Panglima TNI di bidang Pertahanan dan Keamanan Wilayah Maluku dan Maluku Utara dikendalikan oleh Panglima Komando Pemulihan Keamanan (Pangkoopslihkam) berpangkat Mayor Jendral TNI. Kemudian pada tanggal 12 Juli 2002 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor : Keppres 88/VII/2002 tentang Pembentukan Koopslihkam, sejak itu, semua satuan baik TNI maupun POLRI yang berada di wilayah Maluku dan Maluku Utara berada di bawah kendali operasi Pangkoopslihkam yang dijabat oleh Mayor Jendral TNI Djoko Santoso. Seiring berjalannya waktu dan disertai dengan kondusifnya situasi keamanan di Wilayah Maluku, maka Kepala Staf TNI AD mengeluarkan Keputusan Nomor : Kep / 10 / III / 2003 Tanggal 13 Maret 2003 tentang Pembentukan Korem 151/Maluku. Semenjak itu setiap tanggal 13 Maret diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Korem 151/Maluku. Berdasarkan Keputusan KASAD Nomor : Kep / 33 / VI /2003 Tanggal 3 Juni 2003 tentang Pengesahan Penggunaan Lambang Kesatuan Dhuaja Korem 151/Binaiya. Dan sejak itu pula nama Korem 151/Maluku berubah menjadi Korem 151/Binaiya.
Dari berbagai sumber
